Kehumasan

Beranda >> Halaman > hukum_dan_informasi.html

 

OPTIMALISASI FUNGSI DAN PERAN HUMAS KEMENTERIAN AGAMA


Latar Belakang

Perubahan paradigma di era reformasi, seiring dengan kebebasan pers banyak informasi dari berbagai media baik cetak maupun elekronik telah membawa dampak bagi sebagian masyarakat. Di sinilah peran humas semakin kompleks, tantangan tugas kehumasan semakin berat, semua itu dapat membawa perubahan drastis pekerjaan kehumasan akibat adanya perubahan tata nilai, pola pikir, tingkah laku, bahkan pola budaya masyarakat dan cara mengemukakan pendapat masyarakat baik individu maupun kelompok.

 

Pemahaman kehumasan sebagai salah satu bagian dalam organisasi/lembaga semakin hari semakin memerlukan pemahaman dan pendalaman bahkan aktualisasinya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan perkembangan paradigma baru di era reformasi.

 

Humas dan para pelaksana humas di lingkungan Kementerian Agama sebagai bagian dari organisasi Kementerian Agama, mau tak mau harus dapat menyesuaikan dan membangun visi dan orientasi baru melalui beragam pendekatan dan upaya, agar image atau citra Kementerian Agama seiring dengan tuntunan dan perkembangan masyarakat.

 

Secara struktural, posisi Humas di Lingkungan Kementerian Agama tertinggi berada pada Biro Hukum dan Humas, sedangkan pada tingkat Kanwil posisi Humas dilaksanakan oleh Kasubag Hukmas dan KUB, sedangkan untuk Kandepag Kabupaten/Kotamadya pelaksana Humas berada pada Kasubag TU masing-masing satuan kerja tersebut.

 

Secara baku, fungsi dan tugas Humas pun telah tertuang secara jelas pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, pada pasal 85 KMA tersebut tertulis Biro Hukum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan dan pembinaan hukum dan humas, penelaahan dan koordinasi penyusunan peraturan perundangan-undangan serta pemberian penyuluhan dan pertimbangan hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama luar negeri.

 

Sedangkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disebutkan bahwa tugas pokok Sub Bagian Hukum, Humas dan Kerukunan Ummat Beragama adalah melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyiapan peraturan perundang-undangan, Penyiapan bahan penyelesaian kasus, hubungan masyarakat, keprotokolan, dan pembinaan kerukunan ummat beragama.

 

Dari tugas pokok tersebut di atas maka tugas Sub Bagian Hukum, Humas dan Kerukunan Ummat Beragama cukup berat, yaitu :

 

1. Memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang penyiapan peraturan-perundang-undangan
2. Memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang penyiapan bahan penyelesaian kasus
3. Memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang hubungan masyarakat
4. Memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang keprotokolan
5. Memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang kerukunan ummat  beragama.

 

Aspek kehumasan yang melekat tersebut sangat penting artinya bagi penyelenggara setiap kebijakan Kementerian Agama, yang dititik beratkan pada pemberian pemahaman kepada masyarakat terhadap kebijakan yang diambil tersebut.

Untuk mencapai kebijakan nasional dan kebijakan dalam pembangunan bidang Agama, Deprtemen Agama, telah menetapkan kebijakan operasional yang berdiri dari Tri Program Inti dan Lima Agenda Pokok, yaitu :

 

Tri Program Inti, meliputi :


a. Terwujudnya masyarakat yang agamis, berperadapan luhur, berbasiskan hati nurani yang disinari oleh ajaran  

    agama.           

b. Terhindarnya prilaku radikal, ekstrim, tidak toleren dan ekslusif dalam kehidupan beragama.
c. Terbinanya masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan sebenarnya, mengutamakan           persamaan dan menghormati perbedaan melalui internasional ajaran agama.

 

Lima Agenda Pokok, meliputi :


a.  Reposisi dan refungsionalisasi dari fungsi penguasaan kearah pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

b.  Peningkatan kinerja melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada.

c.  Peningkatan citra Kementerian Agama dalam penumbuhan kebersamaan dan sinergi antar satuan/unit kerja.

d.  Peningkatan akuntabilitas melalui pemberantasan KKN, pengembangan sistem yang transparan dan SDM yang                berkualitas dan memiliki integritas moral untuk mewujudkan pelaksanaan tri program inti tersebut.

e. Pemantapan kerukunan ummat beragama untuk mengembangkan kesadaran hidup beragama, saling menghormati        dan menanggulangi konflik guna mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Optimalisasi Fungsi dan Peran Humas


Seiring dengan tri program dan lima agenda pokok Kementerian Agama tersebut pada pelaksanaan tugas humas di lingkungan Kementerian Agama harus antisipasif, memadukan program dan perencanaan, serta memformulasikan kebijakan komunikasi yang tepat dan terukur sehingga tercapai tri program dan lima agenda pokok tersebut.

Secara umum faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja kehumasan suatu instansi terdiri dari tiga hal, yaitu dukungan pucuk pimpinan terhadap unit humasnya, posisi humas dalam manajemen, dan unsur-unsur manajemen ( SDM, Sarana dan Dana ) yang dimiliki oleh unit humas yang bersangkutan. Kalau kita mengamati humas-humas kantor Pemerintah di Negara kita, maka perkembangannya secara keseluruhan boleh dikatakan memprihatinkan.

Berdasarkan inventarisasi dan telaahan kehumasan Pemerintah tingkat pusat yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Humas Deppen pada tahun 1998, kondisi humas pemerintah bervariasi, artinya dari sekian banyak humas Pemerintah dewasa ini belum optimal dalam menjalankan perannya. Hal ini antara lain dibuktikan dengan :

1.   Kedudukan Kepala Unit Humas dalam struktur organisasi lembaga/instansi Pemerintah yang berada pada level top        manajemen hanya 6,50 saja. Sebagian besar berada pada level middle manajemen yaitu : 72,72 dan pada level          low manajemen sebanyak 20,78 %.

2.    Unsur-unsur manajemen yang mendukung operasional kehumasan ( SDM, Sarana dan Dana ) belum dapat                  mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat (publik) dan tertinggal oleh kemajuan teknologi informasi.

3.    Dukungan dan kepercayaan pimpinan instansi terhadap bagian humas, belum optimal dan masih bersifat                      kesadaran moral.

4.    Kualitas Sumber Daya Manusia petugas Humas Pemerintah, masih sangat terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan              sedikitnya petugas Humas Pemerintah yang memiliki latar belakang pendidikan kehumasan ataukomunikasi.

Berdasarkan gambaran di atas, tidaklah mengherankan kalau humas-humas Pemerintah yang bergabung dalam BAKOHUMAS masih belum dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal. Kenyataan ini mengakibatkan pula kinerja kehumasan pemerintah, baik secara sektoral maupun lintas sektoral menjadi kurang efektif dan tidak mantap.

Meskipun sarana dan prasarana unit kerja Humas suatu organisasi Pemerintah cukup memadai, namun apabila secara struktural unit kerja Humas tersebut jauh dari pimpinan organisasi, maka humas itu tidak akan dapat berperan karena tidak mempunyai akses langsung sehingga Humas menjadi kurang berfungsi.

Sebaliknya unit Humas yang mempunyai akses langsung dengan top manajer dan didukung oleh sarana serta prasarana yang modern dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan humas akan mengalami hambatan-hambatan, kalau Humas itu tidak ditangani oleh SDM yang profesional.

Jadi pemantapan kinerja kehumasan pemerintah secara ideal, haruslah didukung oleh adanya akses langsung antara Humas dengan pimpinan organisasi, dana dan sarana kerja yang memadai seperti telepon, fax, kamera, tipe recorder, komputer, internet, televisi, koran, majalah, kendaraan operasional, balai wartawan dan sebagainya serta adanya tenaga-tenaga yang profesional di bidang kehumasan.

Berikut beberapa hal penting yang perlu dicermati dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran humas :

1.      Setiap petugas Humas kiranya dapat selalu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tuntutan paradigma baru di          era reformasi dan dapat selalu menjaga dan memelihara serta meningkatkan citra dan reputasi pemerintah,                dengan menyebarluaskan informasi secara profesional dan berimbang serta mengkounter isu-isu yang negative          yang merugikan pemerintah/Negara.

2.       Setiap petugas Humas dapat selalu menjalin kemitraan sebaik-baiknya dengan seluruh media dalam rangka                 membimbing dan membentuk sikap masyarakat guna menyukseskan agenda reformasi serta terus                             meningkatkan profesionalisme untuk mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat               serta perkembangan masyarakat.

3.       Setiap petugas Humas kiranya dapat terus menggelorakan dan membangkitkan rasa percaya diri masyarakat             dalam berbagai krisis sekarang ini serta mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,           dalam mengatasi berbagai permasalahan pemerintah bangsa dan Negara serta mampu mengelola perbedaan               yang ada di masyarakat.

4.       Peranan Kehumasan Pemerintah akan menjadi optimal jika humas-humas pemerintah mempunyai akses                    dengan pucuk pimpinan instansi/lembaga, serta didukung oleh dana, sarana dan prasarana yang memadai dan            dikelola oleh sumber daya manusia yang professional dan dapat menjadi mata, telinga serta tangan kanan bagi            pucuk pimpinan serta dapat membina hubungan keluar dan ke dalam organisasi.**

 

 

    Bagikan    


Copyright (c) 2013, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul Jl. Brigjen Katamso No. 13 Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55813 Telphon : 0274-391313  
Web Development & Jasa SEO Indonesia by Jogjashop.com